Undang-undang
mengamanatkan agar setiap PNS bersikap netral dalam menjalankan tugasnya.
Artinya tidak membeda-bedakan orang dalam pelayanan. Dalam Pilkadasung, PNS
dibagi menjadi 2 blok besar, PNS yang berPolitik praktis dan PNS yang Netral,
kedua-duanya memiliki resiko tersendiri. Yang berpolitik praktis, jika menang
ikut menang, jika kalah ikut jatuh. Bagaimana yang netral, syukur-syukur masih
pada tempat semula, bias-bisa tergeser. Mengapa? Karena secara politik dia
tidak memiliki kontribusi apa-apa terhadap yang menang pilkadasung.
Hal
ini mengakibatkan mau-tidak mau PNS dituntut berpolitik oleh keadaan walaupun
bergerak dibawah tanah/tidak terang-terangan. Karena sifat dasar manusia ingin
menang, ingin dihargai, menjadi orang penting, itu terpenuhi dengan
kekuasaan/jabatan. Jabatan merupakan sebuah prestise yang selalu dikejar kemana
pun. Kecuali bagi yang tak membutuhkannya.
Terlihat
bahwa terdapat dominasi politik terhadap karir PNS, PNS telah tergeser dari
paradigma bagaimana mengerjakan pekerjaan dengan sebaik baiknya menjadi
bagaimana mengamankan posisi/jabatan bahkan bagaimana mendapatkan jabatan yang
lebih baik/lebih tinggi.
Jika
dominasi politik terus terjadi maka program dan kegiatan telah direncanakan
tidak mencapai hasil maksimal karena pelaksananya sibuk berpolitik. Hal ini
akan membawa kemunduran dalam pembangunan namun peningkatan dalam politik.
Jarang terjadi dua hal ini berjalan seiring, politik maju pembangunan
terabaikan, tapi untuuk membangun harus ditunjang oleh kondisi politik yang
mantap.
Bagaimana
agar politik jalan pembangunan jalan, pejabat politik tidak mengintervensi
pejabat karir. Dalam penentuan jabatan karir ditentukan oleh prestasi dan hasil
kerja secara professional dalam bidang tugasnya bukan prestasi politik. Sehinga
seseorang memiliki tantangan untuk mengerjakan tugas dengan sebaik baiknya.
Eutopia…(sebuah
keadaan yang ideal yang ada hanya dalam khayalan) tapi jika mau pasti ada
jalan.
Kita selalu berada pada 3 (tiga) waktu, kemarin yang telah berlalu yang tak mungkin kembali, hari ini yang sedang kita jalani dan besok, yang masih gaib,penuh dengan ketidak pastian atau tak tentu.
Istilah kata Kecamatan yang kita kenal sekarang bernama distrik, yang dipimpin oleh seorang bernama wedana. Seiring perubahan waktu, kini bernama Kecamatan yang dipimpin oleh seorang camat.
B.PEMERINTAH KECAMATAN KEMARIN
Kita selalu berada pada 3 (tiga) waktu, kemarin yang telah berlalu yang tak mungkin kembali, hari ini yang sedang kita jalani dan besok, yang masih gaib, penuh dengan ketidak pastian atau tak tentu.
Istilah kata Kecamatan yang kita kenal sekarang bernama distrik, yang dipimpin oleh seorang bernama wedana. Seiring perubahan waktu, kini bernama Kecamatan yang dipimpin oleh seorang camat.
1.ZAMAN BELANDA
1.STAATSBLAAD NO 329 TAHUN 1903
2.STAATSBLAAD NO 137 TAHUN 1905
3.STAATSBLAAD NO 216 TAHUN 1922
2.ZAMAN JEPANG
UU (OSAMU SEIREI) NO 27 TAHUN 1942
I.UU NO. 1 TAHUN 1945
II.UU NO. 22 TAHUN 1948
III.UU NO. 1 TAHUN 1957
IV.PENETAPAN PRESIDEN NO 6 TAHUN 1959
V.UU NO18 TAHUN 1965
VI.UU NOMOR 5 TAHUN 1974
VII.UU NO. 22 TAHUN 1999 DAN UU NO. 25 TAHUN 1999
C.PEMERINTAH KECAMATAN HARI INI
BERDASARKAN UU NOMOR 32 TAHUN 2004
Camat dalam hubungan dengan kepala desa hanya dalam bentuk fasilitasi, koordinasi, bukan hubungan hierarki, antara bawahan dengan atasan. Camat harus mau berubah, karena keadaan sudah berubah, tidak lagi seperti yang dulu.
Camat hari ini bukan lagi kepala wilayah, camat sekarang tidak ada bedanya dengan UPT/Dinas Instansi di Kecamatan.
Beberapa perubahan yang dibawa oleh PP 41 TAHUN 2007 di Pemerintah Kecamatan :
1.Perubahan eselonering Camat dari III.b menjadi III.a, sedangkan Sekcam dari IV.a menjadi III.b.
2.Dibawah sekcam terdapat 3 (tiga) kasubbag dengan eselon IV.b yaitu Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan.
3.Kasi Pelayanan Umum dihapus
4.Terdapat kasi Pemberdayaan Masyarakat
5.Kasi Kesejahteraan Sosial (kesos) diganti namanya menjadi Kasi Kesejahteraan Rakyat (Kesra).
Berdasarkan UU tentang adminitrasi kependudukan Camat tidak lagi menandatangani KTP dan KK, tapi oelh Kepala Dinas Kependudkan dan Pencatatan Sipil (KECAPIL)
Camat menanda tangani :
1.Surat kedinasan
2.Permohonan bank pegawai lingkup kecamatan
3.DP3
4.Proposal permohonan bantuan dana (masjid, musholla, kegiatan pemuda, masyarakat, dan sejenisnya)
D.PEMERINTAH KECAMATAN BESOK
Seiring dengan begitu banyak perubahan dengan begitu cepatnya, besok camat bukan lagi orang yang selalu dominan didengar tapi orang yang dominan mendengar. Bukan lagi dominan perintah tapi diskusi, bukan lagi dominasi kerja individu tapi kerja tim. Bukan lagi yang mengandalkan power tapi yang mampu membangun jaringan dan mitra kerja.
Siapa yang mampu menyesuaikan diri dengan arus perubahan yang ada, dia yang akan mampu tampil menjadi camat?. Namun apabila arus kebebasan ini menjadi kebablasan, maka masyarakat akan merindukan lahirnya camat yang “kuat”. Karena pada saat semua orang bebas berbicara, berbuat, semua ingin bicara, tidak ada yang mau mendengar. Maka perlu adanya orang kuat dan tegas yang harus didengar.
Untuk besok camat harus memiliki bargaining power secara politik. Adalam arti camat harus memiliki basis massa tanpa meninggalkan keprofesonalisannya. Hal ini sejalan dengan pemilu yang dilakukan secara langsung. Diharapkan camat mampu menggerakan massa basisnya untuk mendukung atasanya, sebagai bentuk loyalitasnya.
Tidak lepas dari itu cirri cirri Camat Masa Depan/hari Esok :
Seperti doktrin Komando (istilah pada STPDN)
1.Keteladanan adalah cirri utama, camat harus mampu member teladan bagi bawahanya, atau masyarakatnya.
2.Olah piker olah rasa harus unggul, camat harus yang visioner, pinter tapi juga penuh welas asih terhadap sesame manusia.
3.Memiliki dedikasi dan loyalitas tinggi, camat harus berdedikasi serta loyal terhadap peraturan dan atasanya sesuai aturan.
4.Aktif dan kreatif dalam bertugas, camat harus aktif, tidak dia-diam saja dan membiarkan keadaan mengaturnya, dia harus berusaha secara kreatif mengubah keadaan menjadi lebih baik.
5.Nama baik korp dijunjung tinggi, camat harus memiliki harga diri yang tinggi, sehingga segala perkataan damn perbuatanya yang akan dilakukannya selalu difikirkan akibatnya, baik buruknya, manfaat dan mudhoratnya
6.Disiplin, camat harus mengutamakan kedisplinan, disiplin waktu, disiplin kerja untuk kemajuan bersama.
7.Orientasi pada pengabdian, camat harus berorienasi pada pengabdian untuk, agama, nusa bangsa, bukan hanya uang semata.
Disiplin merupakan syarat dasar untuk maju, baik itu individu, kelompok maupun organisasi. Individu yang maju terlihat dari kedisiplinannya. Begitu juga bagi kelompok maupun organisasi. Kemajuan dan kedisplinan merupakan dua sisi mata uang yang tak dapat dipisahkan. Sejarah membuktikan bahwa setiap pemimpin besar hal yang paling utama yang beliau miliki adalah kedsiplinan mereka. Mereka yang displin dalam ilmu pengetahuan menjadi kademisi yang handal, mereka yang disiplin dalam bidang politik menjadi pemimpin.
Tolak ukur melihat kemajuan suatu Negara pun dapat dilihat dari tingkat disiplin warga naegara tersebut. Semakin displin warganya semakin maju Negara tersebut. Untuk menjawab setiap tantangan juga membutuhkan kedisiplinan. Jepang menjadi Negara maju karena kedisiplinan mereka yang tinggi. Dalam kedisplinan terdapat ketekunan dan tekad yang kuat. Untuk disiplin diperlukan usaha untuk menggerakan jiwa, memaksakan jiwa untuk dispilin. Untuk bisa disiplin harus dengan pembiasaan sehingga menjadi sebuah karakter dan menjadi kepribadian. Untuk membentuk pribadi yang disiplin membutuhkan waktu dan usaha. Tidak dapat dibentuk sehari dua hari, perlu pembiasaan bertahun-tahun sehingga mendarah daging, untuk itu diperlukan sebuah motivasi untuk mendorongnya dalam setiap keadaan apabila mengalamai kejenuhan. Berjiwa disiplin ,merupakan hasil kerja keras
