NETRALITAS PNS

NETRALITAS PNS

Undang-undang mengamanatkan agar setiap PNS bersikap netral dalam menjalankan tugasnya. Artinya tidak membeda-bedakan orang dalam pelayanan. Dalam Pilkadasung, PNS dibagi menjadi 2 blok besar, PNS yang berPolitik praktis dan PNS yang Netral, kedua-duanya memiliki resiko tersendiri. Yang berpolitik praktis, jika menang ikut menang, jika kalah ikut jatuh. Bagaimana yang netral, syukur-syukur masih pada tempat semula, bias-bisa tergeser. Mengapa? Karena secara politik dia tidak memiliki kontribusi apa-apa terhadap yang menang pilkadasung.

Hal ini mengakibatkan mau-tidak mau PNS dituntut berpolitik oleh keadaan walaupun bergerak dibawah tanah/tidak terang-terangan. Karena sifat dasar manusia ingin menang, ingin dihargai, menjadi orang penting, itu terpenuhi dengan kekuasaan/jabatan. Jabatan merupakan sebuah prestise yang selalu dikejar kemana pun. Kecuali bagi yang tak membutuhkannya.  

Terlihat bahwa terdapat dominasi politik terhadap karir PNS, PNS telah tergeser dari paradigma bagaimana mengerjakan pekerjaan dengan sebaik baiknya menjadi bagaimana mengamankan posisi/jabatan bahkan bagaimana mendapatkan jabatan yang lebih baik/lebih tinggi.

Jika dominasi politik terus terjadi maka program dan kegiatan telah direncanakan tidak mencapai hasil maksimal karena pelaksananya sibuk berpolitik. Hal ini akan membawa kemunduran dalam pembangunan namun peningkatan dalam politik. Jarang terjadi dua hal ini berjalan seiring, politik maju pembangunan terabaikan, tapi untuuk membangun harus ditunjang oleh kondisi politik yang mantap.

Bagaimana agar politik jalan pembangunan jalan, pejabat politik tidak mengintervensi pejabat karir. Dalam penentuan jabatan karir ditentukan oleh prestasi dan hasil kerja secara professional dalam bidang tugasnya bukan prestasi politik. Sehinga seseorang memiliki tantangan untuk mengerjakan tugas dengan sebaik baiknya.

Eutopia…(sebuah keadaan yang ideal yang ada hanya dalam khayalan) tapi jika mau pasti ada jalan.